World Vision Alokasikan US$ 75,6 Juta untuk Indonesia

 

World Vision Alokasikan US$ 75,6 Juta untuk Indonesia

Jakarta – Lembaga kemanusiaan World Vision kembali menandatangani nota kesepakatan kerja sama (MoU) dengan Departemen Sosial, Jumat (4/4). Dalam MoU itu, World Vision untuk periode 2008-2011 akan mengalokasikan anggaran sebesar US$ 75,6 juta (setara dengan Rp 700 miliar) akan difokuskan ke tiga sektor utama: kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi.
MoU dengan Depsos ini menegaskan kembali hubungan kerja sama World Vision yang telah terjalin sejak tahun 1960. Kini setelah 48 tahun, World Vision dan mitra lokalnya Wahana Visi Indonesia terus berkembang menjangkau masyarakat miskin di NAD dan Nias, Jakarta, Surabaya, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, NTT, dan Papua.
MoU antara World Vision dan Depsos yang sebelumnya berjangka waktu lima tahun berakhir pada Oktober 2007 lalu, dengan program senilai US$ 183 juta (atau setara dengan Rp 1,6 triliun) yang disalurkan melalui berbagai kegiatan kemanusiaan, termasuk pemulihan pascatsunami di Aceh selama tiga tahun terakhir sebesar US$ 72,3 juta (setara dengan Rp 666 miliar).
Dalam acara penandatanganan ini, World Vision Indonesia diwakili oleh Direktur Nasional Trihadi Saptoadi dan Departemen Sosial diwakili oleh Kepala Biro Perencanaan Mulyaman Nuryana M.Sc, Ph.D.
Selama hampir 50 tahun di Indonesia, World Vision bekerja di lebih dari 720 desa di 10 provinsi dari Aceh sampai Papua. Di masing-masing ADP (Area Development Program), World Vision melayani masyarakat selama 10-15 tahun, ungkap Direktur World Vision Trihadi Saptoadi.

Untuk tiga tahun ke depan (periode 2008-2011), World Vision akan memprioritaskan pelayanan pada tiga sektor utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi. (pr/xha)

 

 

Govt blamed for stagnant special autonomy in Papua

Govt blamed for stagnant special autonomy in Papua

Ridwan Max Sijabat , The Jakarta Post , Jakarta | Sat, 03/29/2008 11:13 AM | The Archipelago

A delegation of West Papua politicians has blamed Jakarta for the stagnation of special autonomy in Papua and West Papua, saying the two provinces could not properly implement autonomy without guidance from the central government.

“The special autonomy is not just a matter of money,” West Papua chief councilor Jimmy Demianus said, “but rather a political commitment to address problems such as reconciliation, human rights violations, natural resource management, health, poverty, defense and security.”

His comments came after he led the West Papua legislature delegation in separate meetings with the House of Representatives and Regional Representative Council leadership here on Thursday.

The delegation was here to pressure the central government to issue a regulation in lieu of law for the formation of West Papua province.

Jimmy said special autonomy had not been achieved as expected due to an absence of technical and operational guidance from Jakarta.

The law mandates seven government regulations, “but so far only a single regulation (that establishes the Papuan People’s Assembly or MRP) has been issued,” Jimmy said.

“Consequently, both the MRP and the provincial government in Papua and West Papua can not work to make special and provincial bylaws.”

The 2001 law on special autonomy mandates the issuance of at least seven government regulations as technical and operational guidance for reconciliation in Papua, the resolution of human rights abuses, natural resources exploration, population and protection of local cultures.

According to observers, justice and conflict resolution is dependent upon the proper implementation of special autonomy.

Jimmy warned Papua’s problems would become more complex if Jakarta did not facilitate the implementation. In the past five years Papua has been under scrutiny for human rights abuses.

Papuans are confused by the newly proposed fragmentation of the two provinces.

Students and activists in Papua, disappointed with the stagnation and the proposed formation of four new provinces, staged rallies in Jayapura this week, demanding a referendum on self-determination.

They said the proposed formation of new provinces would allow the Indonesian Military to bring in more soldiers and would damage local cultures.

Spacious Papua is three and half times the size of Java and is populated by 2.4 million people, 50 percent of whom are from Sulawesi, Java and Sumatra. It is home to many mining and forestry companies, including U.S.-based PT Freeport Indonesia.

During recent meetings in Jayapura, Governor Barnabas Suebu admitted the government’s progress in addressing social problems and maintaining political stability in the province was less than desirable.

“Despite huge special autonomy funds being allocated over the last seven years, most people are still living in poverty and are uneducated. A bigger part of the funds have been used to finance bureaucracy,” Barnabas said.

Political observers from Cenderawasih University in Abepura, Papua, said the Rp 30 trillion allocated to the two provinces this year would not be spent in the public’s interest in the absence of technical and operational assistance from Jakarta.

Disiapkan, Peta Jalan Solusi

SUARA PEMBARUAN DAILY

---

Persoalan Papua

[JAKARTA] Langkah mencari solusi atas berbagai permasalahan di Papua masih banyak yang dilakukan secara parsial dan tidak tuntas. Untuk itu, diperlukan sebuah peta jalan (road map) yang diharapkan dapat menjawab persoalan rakyat Papua.

Salah satu gagasan yang akan diangkat dalam peta jalan itu adalah memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam konteks keindonesiaan.

Pandangan itu disampaikan pemerhati Papua yang juga peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, dalam diskusi Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) di Jakarta, akhir pekan lalu.

Peta jalan tersebut, kata Muridan, masih terus disempurnakan sehingga bisa menjadi sebuah panduan dalam mencari berbagai solusi atas persoalan di Papua. Pendekatan atas peta jalan tersebut juga akan dilakukan terhadap berbagai sisi yang benar- benar menyentuh hal mendasar dan menjadi kebutuhan rakyat Papua secara keseluruhan.

Dijelaskan, persiapan peta jalan yang tengah dilakukan tim LIPI tersebut akan memfokuskan diri pada empat hal yakni upaya memberi ruang yang lebih besar bagi Papua, paradigma pembangunan, hak asasi manusia (HAM), dan rekonsiliasi serta upaya dialog yang lebih terbuka.

“Peta Jalan tersebut masih dirampungkan dan mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai sehingga bisa dioperasionalkan,” kata Muridan. Salah satu yang akan diangkat dalam peta jalan itu adalah membuka ruang struktural, kultural, dan peran sosial yang lebih luas bagi warga Papua (Papuanisasi).

Ruang yang lebih besar dalam konteks keindonesiaan tersebut diharapkan semakin membuka kesempatan dan akses atas potensi yang ada. Sedangkan untuk beberapa kasus HAM yang pernah terjadi diperlukan penyelesaian yang lebih komprehensif dengan mekanisme yang ada. Pada saat bersamaan juga perlu ditempuh berbagai langkah rekonsiliasi sehingga ada keadilan bagi korban HAM.

Komite HAM

Salah satu tokoh Papua, Phil Erari menjelaskan bahwa penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut harus diwujudkan dalam pembentukan komite HAM (ad hoc) sehingga lebih fokus dan tuntas memperjuangkan keadilan korban pelanggaran HAM. “Untuk itu, Komisi Nasional (Komnas) HAM Papua diminta untuk bekerja lebih serius dalam menyelesaikan berbagai persoalan HAM,” ujarnya.

Phil secara khusus menyinggung minimnya penghormatan beragama di Indonesia dibandingkan dengan penghargaan warga Papua terhadap kelompok agama yang berbeda.

Hal itu menunjukkan betapa masyarakat Papua sangat toleran dan menerima pluralitas sehingga menjadi modal untuk meningkatkan hubungan yang lebih setara.

Sementara itu, Decky Natalis Pigay, penulis buku Evolusi Nasionalime dan Sejarah Konflik Politik di Papua, menjelaskan bahwa apa pun langkah dan kebijakan pemerintah terkait Papua dinilai tidak akan memberikan hasil optimal. Sebab, tidak ada kemauan yang serius dari pemimpin bangsa untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan terkait dengan Papua.

Selain itu, persoalan utama karena tidak menempatkan masyarakat Papua bersama Pemerintah Indonesia sebagai dua pihak yang menjadi pelaku utama.

“Peta jalan yang disiapkan tersebut bisa jadi tidak akan memberikan solusi jika tidak melibatkan semua aktor pemerintah pusat dan masyarakat Papua. Apalagi persoalan yang ada begitu kompleks, di mana Papua sudah menjadi ajang penetrasi kapitalisme, militer, agama, dan penduduk sipil,” kata dia. [H-12]

---

Last modified: 17/3/08