Polisi Kejar Pelaku Pengibaran Bintang Kejora

SUARA PEMBARUAN DAILY


Polisi Kejar Pelaku Pengibaran Bintang Kejora

[JAYAPURA] Kepolisian Daerah (Polda) Papua melakukan pengejaran terhadap pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora di Kantor Lurah Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Kamis (1/5) pagi.

Akibat pengibaran bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol gerekan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) polisi telah memeriksa 5 orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kapolresta Jayapura AKBP Roberth Djoenso SH saat dihubungi SP, Sabtu (3/5) pagi mengatakan pihaknya terus mengembangkan penyelidikan terhadap kasus ini.

 

Pasal Makar

Tidak tertutup kemungkinan akan memanggil Lurah Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura untuk dimintai keterangan terkait aksi tersebut.

“Siapapun yang terbukti melakukan pengibaran bendera yang merupakan simbol separatis OPM di Papua akan dijerat dengan pasal-pasal makar sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk makar ini, hukuman pidananya cukup tinggi, yakni ancaman hukuman pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun,” ujarnya.

Dikatakan dari 5 orang saksi yang telah dimintai keterangan, rata-rata saksi ini belum mengetahui siapa pelaku pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut.

“Yang jelas, pengibaran bendera Bintang Kejora di tiang bendera Kantor Lurah Yabansai ini, bukan dinaikkan Kamis pukul 01.00 WIT sebagaimana yang diberitakan beberapa media, tapi yang jelas ditemukan pukul 06.00 WIT,” ujarnya. [154]

 


Last modified: 3/5/08

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

Pesan Moral dari Cerita Rakyat Papua

SUARA PEMBARUAN DAILY


Pentas “Nug Nug Wan” 

Pesan Moral dari Cerita Rakyat Papua

SP/Ruht Semiono

Penyanyi Edo Kondologit (kiri) tampil dalam Pentas Sastra Lisan “Nug Nug Wan” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (2/5). “Nug Nug Wan” merupakan cerita rakyat dari Tobati Enggros, Jayapura, Papua yang diekspresikan dalam bentuk seni pertunjukan.

Berkumpul bersama merupakan adat kebiasaan masyarakat Papua. Saat itu, mereka bisa saling bertukar cerita atau anekdot. Banyak cerita-cerita itu yang diceritakan secara turun-temurun hingga sering dikira legenda rakyat. Melalui kisah tersebut, banyak pesan moral yang bisa dipetik, seperti yang diceritakan dalam Nug Nug Wan.

Cerita milik masyarakat Enggros Tobati, Jayapura Papua ini dikemas secara apik ke dalam bentuk seni pertunjukan teater oleh Yayasan Papua Art’s Centre Entertainment (PACE). Pertunjukan yang digelar di teater Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada Jumat (2/5) tersebut menggabungkan seni tari dan musik dengan sastra lisan.

Menurut sutradara pertunjukan, Jefri Zeth Nendissa, sastra lisan merupakan budaya masyarakat Papua yang diwariskan turun-temurun. Tidak ada buku yang menuliskan kisah-kisah tersebut. Semua cerita diwariskan dari mulut ke mulut.

Kisah yang diangkat malam itu pun sebenarnya sangat sederhana. Diangkat dari “Mop” atau cerita komedi ringan yang dibumbui dengan nilai-nilai kebijaksanaan. Alkisah sepasang suami istri yang tamak, satu-satunya pemilik kolam ikan di dunia yang tidak diketahui oleh masyarakat. Namun akhirnya, rahasia mereka terbongkar juga sehingga kolam tersebut dihancurkan oleh tuan tanah sehingga ikan-ikan di dalamnya dapat dimiliki oleh masyarakat. Kolam yang terbongkar tersebut kemudian dipercaya sebagai teluk Yotefa.

Nendissa mengatakan tujuan awal ia mengangkat cerita rakyat milik desa Tobati dan Enggros adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas sebuah kisah anekdot mengenai asal usul teluk indah yang terletak di sebelah utara pulau Irian tersebut.

Seni pertunjukan ini menggabungkan nyanyian khas Papua dan tari-tarian rakyat sehingga menarik ditonton. Belum lagi para penonton juga dimanjakan suara merdu Edo Kondologit dan Michael “Idol” Jakarimilena. Edo berperan sebagai pencerita yang membimbing penonton memahami isi dari kisah yang disampaikan. Namun, tidak hanya sebagai narator, Edo juga mengambil bagian sebagai penyanyi dan penari dalam pertunjukan tersebut.

Pemeran suami atau ayi dalam pertunjukan tersebut adalah Michael Jakarimilena. Ia juga merupakan finalis Indonesia idol 2004. selain berakting dalam pertunjukan ini, ia juga menunjukkan kebolehannya bernyanyi. Pemeran istri atau anyi adalah Putri Nere, reporter sebuah stasiun swasta yang juga pernah ikut dalam ajang Miss Indonesia 2006.

Pertunjukan juga bergulir secara ringkas, ringan dan dibumbui banyak komedi sehingga terasa ringan. Para penari bergerak secara luwes dan dinamis mengikuti irama lagu pop Papua seperti “Pangkur Sagu” yang dikolaborasikan dengan tarian pergaulan Papua, Yosim Pancar.

 

Sulit Dicerna

Setting panggung yang sederhana juga tidak terlihat kaku. Sayangnya, pertunjukan teater tersebut berdialog dalam bahasa Indonesia dengan dialek Papua yang fasih sehingga sulit dicerna bagi orang awam yang jarang mendengar.

Tata panggung juga disusun dengan apik dengan setting lampu yang pas. Namun sayangnya, pada beberapa adegan, tata suara agak kacau dan saling tumpang tindih sehingga mengganggu pertunjukan. Namun, gangguan tersebut tidak membuat penonton kecewa. Berkali-kali terdengar tawa penonton melihat akting para pemain teater yang berdialog secara natural dan atraktif dengan penonton.

Tidak heran. Walau membawa budaya khas Papua dan pemain-pemain serta penari yang semuanya merupakan produk Papua, jalan cerita Nug Nug Wan kental dengan unsur pop yang ringan. Jefri Zeth Nendissa, arsitek dibalik pertunjukan ini sudah mengemban ilmunya selama bertahun-tahun di Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ia mengatakan sudah saatnya cerita rakyat milik tanah Papua diceritakan kepada masyarakat luas dengan cara yang ringan, seperti halnya cerita-cerita ini dikisahkan turun-temurun dengan cara yang ringan.

Judul Nug Nug Wan yang ia pilih berarti cerita dari kampung. Jefri mengatakan anekdot teluk Yotefa tersebut dipilih sebagai jalan cerita karena ia memiliki rasa kedekatan dengan lokasi teluk tersebut. Lahir dan besar di Jayapura, Jefri mengatakan ia tumbuh dan besar dengan cerita tersebut. Riset yang untuk pertunjukan ini juga hanya sekitar 2 minggu. Itu pun untuk memperdalam detail cerita dengan menggandeng masyarakat asli Tobati Enggros untuk ikut serta dalam pertunjukan Nug Nug Wan.

Hadir pula malam itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, yang juga merupakan tokoh adat masyarakat Papua. Ia mengungkapkan perlunya pertunjukan-pertunjukan kebudayaan seperti Nug Nug Wan untuk mengangkat budaya Timur agar dapat dikenal luas hingga ke negri seberang. Tokoh-tokoh lain yang hadir adalah seperti beberapa pemangku masyarakat adat Papua serta pasangan artis Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale yang mengaku menikmati pertunjukan tersebut. [CAT/U-5]

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

West Papuan activists mark 45 years of occupation by Jakarta

Radio New Zealand International

West Papuan activists mark 45 years of occupation by Jakarta

Posted at 07:57 on 01 May, 2008 UTC

The West Papua National Coalition of Liberation says Indonesia can point to little in the way of progress in the Papua region since its occupation in 1963.

West Papuan activists around the world are using May 1st, the 45th anniversary of Indonesia’s occupation of West Papua, to renew their call for international dialogue on Papuan self-determination.

The Coalition, which represents a wide range of Papuan political and civil society groups, has ruled out pushing for independence in the foreseeable future.

But the Coalition’s spokeswoman Paula Makabori says they’ll keep lobbying for dialogue because under Indonesian rule, Papuans’ fundamental rights have never been respected.

“The only thing showing on the ground is the human rights abuses increasing since back to the year when they take over West Papua. Today the West Papuans are trying to manage themselves and say, look, here we are and we’re ready to take you to the international arena to solve the problems in fair and respectful, peaceful dialogue.”

Paula Makabori

News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand

 

NEGARA FIJI MENDUKUNG KEUTUHAN NKRI

Republik Kepulauan Fiji

Kondisi Umum

Fiji mendapat kemerdekaan penuh dari Inggris sekaligus menjadi anggota Persemakmuran pada 10 Oktober 1970. Konstitusi yang berlaku saat ini adalah Konstitusi 1997 yang mengubah nama resmi negara dari “Sovereign Democratic Republic of Fiji” menjadi “Republic of the Fiji Islands”. Presiden dipilih oleh The Great Council of Chiefs (Dewan Raya Pemuka Adat) dan merupakan Kepala Negara, lambang persatuan serta Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Presiden Pemerintahan dijalankan oleh Kabinet Parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri.

Fiji menganut sistem multi-partai. Partai politik terbesar yang terdapat di Fiji adalah Soqosoqo ni Duavata ni Lewenivanua (SDL), yang merupakan partai penduduk pribumi Fiji dan Fiji Labour Party (FLP), yaitu partai yang mewakili kepentingan warga keturunan India. Namun keanggotaannya terbuka bagi etnis mana pun.

Penduduk Fiji menurut sensus tahun 2007 berjumlah 827.900 orang. Masyarakat Fiji merupakan masyarakat yang multi-rasial dan multi-etnik terdiri dari 473.983 jiwa (57,25%) penduduk asli Fiji, 311.591 jiwa (37,64%) keturunan India dan 5% penduduk lain-lain seperti Rotuman dan Pasifik lainnya, Eropa, serta Cina dan Asia Timur lainnya. Agama yang dianut Kristen Methodis (51%), Hindu (36%), Katholik (8,8%), Islam (7,8%) dan sisanya Mormon, Ba’hai serta Sikh.

Fiji telah mengalami empat kali kudeta yaitu pada Mei 1987, September 1987, April 2000 dan Desember 2006. Kudeta 5 Desember 2006 dipimpin Panglima AB, Komodor V. Bainimarama, yang kemudian menjadi Perdana Menteri Sementara. Kudeta tersebut mengundang kecaman dari berbagai negara, terutama negara-negara Commonwealth dan negara-negara donor, seperti AS dan EU. Mereka mendesak dilaksanakannya Pemilu dengan segera. PM Sementara berjanji melaksanakannya pada Maret 2009.

Fiji yang sudah menjalankan sistem demokrasi parlementer sejak kemerdekaannya, pada saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan sistem tersebut, setelah empat kali mengalami kudeta. Kudeta-kudeta di Fiji dilatarbelakangi oleh masalah hubungan antar ras (pribumi dan keturunan India). Kudeta-kudeta 1987 dan 2000 dimaksudkan untuk menyingkirkan peran politik keturunan India, sedangkan kudeta 2006 dimaksudkan untuk mencarikan jalan pendekatan hubungan antar ras.

Sejak kudeta tahun 1987 hingga sekarang terjadi arus migrasi warga Fiji, utamanya (sekitar 90%) warga keturunan India. Namun masih banyak warga keturunan India yang menjadi tokoh di dunia politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan dan lembaga peradilan di Fiji.

Kepemilikan tanah dan penyewaannya merupakan salah satu masalah krusial yang perlu penyelesaian, karena mayoritas penduduk asli Fiji, yang menguasai 90% tanah, tidak ingin merubah status kepemilikan jatuh ke tangan warga keturunan India, mengingat tanah merupakan elemen penting dalam kehidupan secara adat. Penguasaan Parlemen secara mayoritas mutlak oleh parpol yang didukung warga keturunan India dikhawatirkan akan dapat mengubah ketentuan konstitusional tentang kepemilikan tanah.

Pemerintah Sementara juga sudah membentuk National Council for Building a Better Fiji, yang ditugasi untuk menyusun sebuah People’s Charter. Piagam ini dimaksudkan antara lain untuk membangun kehidupan yang harmonis semua komponen bangsa Fiji yang terdiri dari berbagai ras, utamanya pribumi Fiji dan keturunan India. Penyusunan Piagam tersebut akan dijadikan dasar pelaksanaan Pemilu pada 2009.

Hubungan Bilateral RI-Fiji

Hubungan diplomatik RI-Fiji dibuka pada tahun 1974 dengan penandatangan memorandum of understanding oleh Dubes RI dan Komisaris Tinggi Fiji di Wellington, Selandia Baru. Hubungan tersebut diselenggarakan pada tingkat Kedutaan Besar dengan perangkapan.

Pada Agustus 2002, KBRI-Suva resmi dibuka dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara serta dalam rangka ”look-east policy” Pemri dalam upaya peningkatan hubungan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik lainnya. Keberadaan KBRI Suva telah membuka kesempatan untuk berdialog dengan jajaran pemerintah, parlemen, politisi, LSM, media dan kelompok gereja, khususnya menyangkut keutuhan wilayah NKRI, termasuk pelaksanaan UU Otsus untuk Papua. Kerjasama RI-Fiji yang positif dapat dilihat dari kebijaksanaan Pemerintah Fiji yang mendukung keutuhan wilayah NKRI dan tidak mendukung upaya-upaya ke arah kemerdekaan dan pemisahan Papua dari wilayah Indonesia. Dukungan Fiji atas keutuhan wilayah NKRI disampaikan oleh Presiden Fiji pada saat penyerahan surat kepercayaan Dubes RI pertama pada 2002. Hal yang sama ditegaskan kembali oleh Menlu Kaliopate Tavola ketika bertemu dengan Menlu RI di Bali, April 2003. Terakhir kali, konsistensi dukungan Pemerintah Fiji tersebut dinyatakan oleh Permanent Secretary Kemlu pada 18 Maret 2008 yang menyatakan bahwa ”the interests of Indonesia are protected”.

Indonesia dan Fiji telah menjalin kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan bersama di berbagai forum PBB dan non-PBB. Kesatuan pandangan dalam berbagai isu, seperti prinsip negara kepulauan, anti-nuklir, penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas-batas, serta perhatian terhadap masalah perubahan cuaca merupakan pilar hubungan bilateral selama ini. Fiji juga telah memberikan dukungannya terhadap pencalonan Indonesia di badan-badan PBB, seperti Dewan Keamanan, Dewan HAM, IMO, ECOSOC, World Tourism Organisation, UPU, ICAO, dll.

Pemerintah Indonesia juga telah memberikan bantuan dan berbagai pelatihan dalam rangka KTNB, NAASP dan bilateral. Di antaranya hibah traktor tangan dan pengiriman tenaga ahli di bidang padi ke Fiji, serta pelatihan petani-petani Fiji di Indonesia. Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia sejak 2004 selalu diikuti oleh peserta dari Fiji dan negara-negara Kepulauan Pasifik sekitarnya. Para peserta tampil bersama dalam pagelaran seni dan budaya Indonesia di Suva sekembali mereka dari Indonesia. Selain itu, program-program beasiswa lainnya seperti Darmasiswa dan Beasiswa Pasca Sarjana Kemitraan Negara Berkembang juga diikuti oleh peserta dari Fiji.

RI dan Fiji telah menandatangani MoU Kerjasama Pertanian dan Kerjasama Pariwisata. SOM RI-Fiji telah mengadakan pertemuan di Jakarta pada 2005. SOM Kedua direncanakan akan diadakan akhir 2008.

Peluang Usaha

Kedudukan geografis dan kekayaan alam Republik Kepulauan Fiji telah memberikan potensi pasar yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai mitra dagang bagi Indonesia, mengingat antara lain :

- Fiji merupakan salah satu negara berkembang terpenting di Kawasan Pasifik yang memiliki penduduk dan kesuburan tanah dan kekayaan alam, luas wilayah dan luas lautan (termasuk zona ekonomi eksklusif ), yang relatif besar.

- Potensi yang harus digarap oleh produsen Indonesia adalah pendapatan per kapita penduduk Fiji sekitar US$ 3600,- tingkat konsumsi yang tinggi serta ketergantungan pada impor. Fiji berusaha untuk outsourcing ke negara-negara selain Australia dan Selandia Baru, dengan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia.

- Produk-produk konsumen dan industri Indonesia sudah banyak dikenal di pasaran setempat, dan dari statistik perdagangan dapat dilihat, walaupun volume dan nilainya relatif masih kecil, berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2004 hingga Nopember 2007 ekspor Indonesia ke Fiji terus mengalami kenaikan, yaitu : pada 2004 sebesar US$ 17,74 juta, 2005 US$ 12,26 juta, 2006 US$ 18,62 juta, dan hingga Nopember 2007 sebesar US$ 17,28 juta, dengan surplus signifikan untuk Indonesia.

- Minat pengusaha setempat terhadap produk Indonesia juga dapat dilihat dari peningkatan kehadiran mereka dalam Pameran Produk Ekspor (PPE) yang diselenggaran setiap tahun di Jakarta. Selain itu, dari permohonan visa pada KBRI Suva juga tercermin adanya arus kunjungan usaha yang terus menerus mengalami peningkatan yang dilakukan oleh supermarket-supermarket utama di Fiji.

- Meskipun tidak ada hubungan udara secara langsung, namun hubungan transportasi laut (kargo) antara Indonesia (Surabaya, Jakarta, Belawan, Semarang dan Panjang) dengan Fiji (Suva), telah dilayani oleh maskapai perkapalan, seperti Tasman Orient. Kedudukan geografis Fiji yang sangat strategis di Pasifik Selatan dan satu-satunya negara di wilayah ini yang mempunyai pelabuhan samudera dengan kapasitas memadai dapat dijadikan hub masuknya barang ekspor Indonesia ke negara berkembang di kawasan Pasifik lainnya.

Fiji belum dapat dijadikan negara sumber PMA untuk Indonesia, karena Fiji sendiri sedang berusaha menarik investor asing. Fiji Islands Trade and Investment Bureau (FTIB) berencana untuk mengadakan Misi Investasi ke Indonesia, dengan fokus pada joint ventures di berbagai sektor sesuai dengan potensi kekayaan alamnya, yaitu : tourism (hotel development and ancillary services); manufacturing/assembly (white goods, electronic goods, plastic products, processed food stuffs); processed fish, fish products dan seafood; agro processing.

Kendala peningkatan perdagangan Indonesia-Fiji terletak pada pasar Fiji yang relatif kecil dan jarak yang jauh, sehingga produsen memilih lewat pihak ketiga di Singapura atau Australia guna mengurangi risiko kerugian.

Kendala lainnya adalah pesaingan produk asal India, China, Thailand dan Malaysia. Ikatan tradisional antara pengusaha Fiji yang mayoritas etnik India dengan tanah leluhurnya ikut mendukung. Sementara produk China dikenal harganya lebih murah.

Sektor pariwisata merupakan sumber devisa terpenting bagi Fiji saat ini menggantikan peran industri gula. Indonesia dalam hal ini dapat menawarkan kerjasama pengembangan pariwisata, yang di Fiji didominasi oleh wisata bahari dan eco-tourism dengan hotel dan resorts dari berbagai kelas. MoU Kerjasama Pariwisata RI-Fiji tahun 2006 perlu diimplementasi dengan segera.

Dalam upaya meningkatkan hubungan ekonomi dan pembangunan, telah pula ditandatangani Memorandum of Understanding untuk Kerjasama Pertanian tahun 2005. MoU tersebut merupakan landasan bagi peningkatan hubungan yang sudah terjalin selama ini. Di bidang pertanian, Pemri telah memberikan pelatihan pertanian dan hibah sejumlah traktor tangan. Selain telah dikenalnya sistem penanaman padi yang dilakukan di Indonesia (Legowo II dan Legowo IV), alat-alat pertanian Indonesia banyak diminati oleh petani dan pedagang alat-alat pertanian setempat.

Pemerintah Fiji mulai 2008 telah meliberalisasi industri teleko. Kondisi geografis dan persebaran penduduk di pulau-pulau terpencil akan memberikan peluang untuk berkembangnya sistem telekomunikasi yang memadai. Selain itu, industri media TV masih membuka peluang kerjasama untuk peningkatan jenis dan kualitas program-programnya, yang pada saat ini baru ditangani sebuah stasiun TV.

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

2 Pemuda Papua Dompleng Hari Buruh untuk Tuntut Referendum

2 Pemuda Papua Dompleng Hari Buruh untuk Tuntut Referendum

Denpasar

Poltabes Denpasar mengamankan 2 pemuda asal Papua. Keduanya diduga ingin mendompleng demo Mayday atau hari buruh internasional untuk menyuarakan referendum di Papua.Kapoltabes Denpasar AKBP Alit Widana mengatakan, kedua pemuda Papua itu terjaring dalam razia yang digelar pihaknya di Jl Moh Yamin, Denpasar. Jalan ini merupakan akses menuju Konjen AS di Jl Hayamwuruk.Awalnya ada permohonan izin dari sejumlah mahasiswa Papua di Denpasar untuk demo hari buruh dan kami kabulkan. Namun kami kemudian mendapat info aksi ini akan dimanfaatkan untuk masalah Papua.

” ujar Widana.Berdasarkan info itu, Poltabes Denpasar kemudian menggelar razia dan berhasil mengamankan kedua pemuda itu. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan di Mapoltabes Denpasar.

“Kita menyita dari keduanya spanduk yang menghujat Indonesia sebagai negara penjajah. Sedangkan mahasiswa Papua lainnya, yang benar-benar ingin demo Hari Buruh, kita izinkan untuk melanjutkan kegiatannya di Lapangan Monumen Bajra Sandi,” ungkap Widana.

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

POLRES MIMIKA BERLAKUKAN LARANGAN MIRAS

POLRES MIMIKA BERLAKUKAN LARANGAN MIRAS

Metrotvnews.com, Mimika: Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua, Kamis (1/5), mulai memberlakukan larangan penjualan minuman keras memasuki masa kampaye pemilihan kepala daerah Mimika. Mereka juga menutup tempat hiburan malam, merazia senjata tajam dan memberlakukan jam malam.

Kepala Polres Mimika Ajun Komisaris Besar Polisi Godhel Mansnembra upaya pengamanan ini untuk mengantisipasi kerawanan saat kampanye hingga pencoblosan 19 Mei nanti. Sekitar 700 polisi dan TNI diterjunkan untuk mengamankan pilkada. Selain itu satu kompi pasukan tempur Brigif 20 Ima Jaya Keramo, yonif 754 Eme Neme Kangasi dan Detasemen Kavaleri Timika juga disiagakan.

Sementara ratusan orang dari perwakilan empat pasangan calon Bupati Mimika membacakan kesepakatan bersama. Tujuannya untuk menyukseskan pilkada damai tanpa kekerasan. Acara digelar di Lapangan Timika.

Usai pembacaan kesepakatan bersama, Musyawarah Pimpinan Daerah dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Mimika melepas rombongan untuk menggelar konvoi keliling kota Timika. Aksi ini sekaligus sebagai awal pelaksanaan kampanye.(**)

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

KBRI London Didemo Damai Papua Merdeka

Jum’at, 02 Mei 2008 12:16
KBRI London Didemo Damai Papua Merdeka

Kapanlagi.com – Mengenakan topi tradisional khas Papua dengan muka dicoreng warna putih seperti kepala suku dari Papua Barat, Benny Wenda bersama beberapa rekan dan pendukungnya dari Inggris yang menamakan diri “Free West Papua” melakukan demo damai di depan gedung KBRI London, Kamis sore.

“Hari ini merupakan peringatan 45 tahun Indonesia menduduki pulau Papua,” ujar Ketua “gerakan” Papua Merdeka Benny Wenda yang sejak lima tahun lalu melakukan kampanye untuk Papua Merdeka di Inggris kepada Koresponden LKBN Antara London, Kamis sore.

Demo damai yang diadakan oleh anggota Gerakan Papua Merdeka itu sudah sering dilakukan di depan gedung KBRI London yang sore itu dijaga oleh dua orang polisi Inggris yang mengenakan pakaian preman.

Menurut Benny Wenda, demo kali ini tanggal 1 Mei memang berbeda dengan demo yang dilakukannya setiap bulan di depan gedung KBRI dengan tuntutan agar Papua bisa merdeka dan bebas dari Indonesia selain meminta kembali” hak” rakyat Papua Barat.

“Rakyat Papua tidak boleh putus asa dan harus terus berjuang sampai merdeka,” ujar Benny Wenda dengan berapi- api yang menceritakan bagaimana kampungnya “dibom” saat ia masih kanak kanan dan keluarganya ikut terbunuh.

Dikatakannya, ia berhasil lari ke Inggris, sementara banyak lagi saudaranya yang masih menderita dan terbunuh.

“Kehidupan sangat keras buat mereka di sana,” ujar Benny Wenda lagi yang mengatakan sejak tahun 1963, banyak rakyat Papua tidak mengetahui kalau haknya telah “dirampas” bahkan rakyat Indonesia sendiri pun tidak mengetahui kenapa rakyat Papua ingin merdeka.

Hal ini katanya karena semua ini tidak ada dalam kurikulum pendidikan sehingga banyak generasi mudanya yang tidak mengetahui hal tersebut seperti dirinya.

Untuk itu, dikatakannya bahwa ia akan terus memperjuangkan nasib rakyat Papua Barat.

Demo damai Papua Merdeka selain diadakan di London, juga kedutaan Indonesia di Belanda serta di berbagai kota di tanah air seperti di Jakarta dan Bali.

Dilaporkan ke Pejambon

Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI London, Made Dewa Sastrawan mengatakan demo yang dilakukan orang-orang yang menamakan dirinya “Gerakan Papua Merdeka” itu sah- sah saja di negeri yang menjunjung tinggi hak azasi manusia.

“Di sini kan negeri bebas dan buat kami demo yang dilakukan oleh mereka sudah biasa,” ujar Made Dewa Sastrawan di tengah tengah acara pelepasan R Kusuma Pradopo yang akan kembali ke tanah air, serta perkenalan dengan diplomat yang baru di antaranya Dwiki Mifthah, Herry Sudrajad, Sakri serta Josephine. Menurut Made Dewa Sastrawan, apa pun yang terjadi telah dilaporkan ke Deplu, termasuk dengan seringnya Gerakan Papua Merdeka melakukan demo di depan gedung KBRI London.

“Kami tidak merasa terganggu dan di Inggris ini siapa pun bebas mengekspresikan dirinya,” ujar Made Dewa Sastrawan lagi. (*/cax)

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Komentar (1)  
Tags:

West Papua National Coalition For Liberation

West Papua National Coalition For Liberation

 

 

West Papua National Coalition For Liberation

Port Moresby, 29 April 2008 — The leaders representing 29 West Papuan political and civil society organisations have formalized the establishment of the West Papua National Coalition for Liberation [WPNCL]. This coalition represents the 1.5 million West Papuan people from over 600 tribal communities on the western half of the island of New Guinea. (The landmass of West Papua is an area of 430,000 square kilometers, which is about the same size as France.)

At a meeting held in Port Vila, Vanuatu during April 2008, the West Papua National Coalition for Liberation elected Richard Yoweni of the National Liberation Army of West Papua (TPN PB) as Chairman, Dr. John Otto Ondawame as Vice Chairman and Mr. Rex Rumakiek as the Secretary General.

The Secretariat for the WPNCL will be established at the West Papuan Peoples Representative Office in Port Vila, Vanuatu.

“The establishment of this WPNCL shows the determination of the people of West Papua to take control of the agenda and progress their struggle for self determination and independence in the international arena. This organisation seeks to reclaim and protect the resources, culture and lives of the West Papuan people in the face of Indonesian colonization of our land”, said Clemens Runawery spokesperson for the WPNCL.

“Indonesian Government control over West Papua for the past 45 years and the implementation of its so-called ‘Special Autonomy’ package in the past 5 years has grossly failed the West Papuan people.”

Mr Runawery went on to say, “Under Special Autonomy there has been very poor administration leading to the rapid deterioration of health and education of Papuan people, an ever increasing wave of the HIV/AIDS disease and huge profiteering from the exploitation of West Papuan natural resources and rainforests.”

“There is now a disastrous situation where West Papua people are on the brink of becoming a minority in their own land.”

“International support for Special Autonomy has been a success for international investors, lincluding BP at the Tangguh gas project & RTZ at the Freeport copper mine. These investments have effectively underwritten the occupation of West Papua by the Indonesian security forces.”

“Indonesian is in a phase of business expansion in West Papua and that means the abuse of human rights of indigenous West Papuans, the restriction of political freedom and tightening military control. The expansion of Indonesian Government backed businesses and economic interests is at the expense of the people of West Papua.”

“WPNCL is now seeking Observer Status with the Melanesian Spearhead Group and the Pacific Islands Forum as a platform for the people of West Papua within the United Nations and other international forums.”

“The WPNCL will seek to reverse the so-called Act of Free Choice of 1969 and re-inscribe West Papua on UN Decolonization Committee in so that the people of West Papua are given the due process of ‘self-determination’.”

“The WPNCL will continue to seek internationally mediated negotiation with the Republic of Indonesia as the best way of resolving the ongoing armed conflict promoted by the Indonesian security forces and reversing the disastrous human rights and spiraling health situation of the West Papuan people.”

The Chairman of the West Papuan National Coalition for Liberation, Richard Yoweni, said today, “On behalf of people of West Papua, the WPNCL Secretariat would like to convey publicly our heartfelt thanks to the Government, Political Parties, Chiefs, Churches, NGOs and the people of Vanuatu for their continued support for our struggle for self determination.”

ENDS

Published in: on 03-04-2008 at 12.00 p03  Tinggalkan sebuah Komentar  
Tags:

FREE WEST PAPUA (UK) message to the BP TIAP Meeting, London, 22 April 2008

FREE WEST PAPUA (UK) message to the BP TIAP Meeting, London, 22 April 2008
BP WEST PAPUA (Tangguh)

FREE WEST PAPUA (UK) message to the
BP TIAP Meeting, London, 22 April 2008

Richard Samuelson, Co-Director, Free West Papua (UK) gave this message to the members of the Tangguh Independent Advisory Board (TIAP*) and to senior representatives of BP Indonesia at the annual BP-TIAP meeting at the South Bank Centre in London today.“THANK YOU for this vital opportunity to bring a message from inside West Papua to this important meeting in London today. Thank you also to BP for helping to make it possible for us to hold a peaceful protest on private land outside this meeting. Thank God we are FREE here in England to speak out and protest. We could not be doing this in Indonesian-occupied West Papua. Thank God I can say this and wear my Morning Star badge and walk away as a free man. If I did this in West Papua, Indonesian intelligence agents and police would be waiting at the door to arrest me.

I am here with a mixture of deep sadness and anger. Deep sadness because we are here today surrounded by bones – the bones of the thousands of our Papuan Brothers and Sisters who have been killed during 45 years of the Indonesian occupation, the grim anniversary of which falls soon on 1 May. I always think that any meeting like this should begin with silence to remember all those who have died and the countless others who have been tortured and raped by Indonesian soldiers and police.

And I feel anger, because, just as in the Rio Tinto meeting we were at last week, there’s an “elephant in the room” which no-one is talking about – the Indonesian military occupation of West Papua. Why to Papuans raise the Morning Star flag, why do they go on the streets demanding a referendum? Because the overwhelming majority of West Papuans DO NOT WANT TO BE PART OF INDONESIA! And the only way the Indonesian sate can stop the democratic will of the people of West Papua becoming a reality, is to use violence, threats and intimidation.

You wouldn’t know any of this from reading the latest TIAP report and BP’s response. TIAP and BP claim that human rights abuses in West Papua occurred “in the past”, or “in other parts of Papua” (such as the Central Highlands). Well I have brought with me today a photograph (holds up poster-size photo) of one of our Brothers who was smashed in the face with rifle butts by Indonesian intelligence and police last month. For those of you who are here today from the Indonesian Embassy – it was YOUR soldiers who did this to our Brother! He is not involved in violence. He just wants to campaign peacefully for his people’s freedom. And for that, this is what Indonesia did to him! I wish so much that he could be with us today to tell you this himself, but he’s now in hiding. But we’ll tell him that he was in a way able to get his message to us here now in London.
BP – this is where you’re operating. In a country where this happens every day!

Oppression like this is happening every day NOW in Indonesian-occupied West Papua (not just “in the past”) and it’s not just in the Central Highlands. You must know about the arrests last month for raising the Morning Star flag in Manokwari. They may get 10, 15 or 20 years in prison, just for saying they want to be Free! BP, you simply cannot say that’s nothing to do with the part of West Papua you’re operating in. And we had reports that when Prince Andrew visited the BP project itself in March, Indonesian soldiers threatened to “shoot on the spot” any Papuan who put up a protest banner such as “Welcome Prince Andrew to the Land of Papua – the Land of Genocide”.

I will finish by raising the Morning Star flag, the Bintang Kejora, (holds up Morning Star flag) in solidarity with all our West Papuan brothers and sisters who are now in prison for doing exactly this in Abepura, Timika and Manokwari. Here in London we can raise this flag without fear. We can tell the world that West Papua wants to be Free!

* The members of the Tangguh Independent Advisory Board (TIAP) are: Senator George Mitchell (USA), Ambassador Sabam Siagian (Indonesia), Revd Herman Saud (West Papua) & Lord Hannay (UK)

========================================

Photo News West Papua:The Real Oxford Union address

Photo News West Papua:The Real Oxford Union address
Benny Wenda Message to The Real Oxford Union address member in
Oxford.
Today is my first time i give talk The Real Oxford Union address today in the world end of the slavery but in West Papua Indonesia Military slave my people.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.